BOJONEGORO – Lentera Nusantara | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan dan keresahan masyarakat. Bukan semata dari keinginan pejabat atau pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah dalam kegiatan Sapa Bupati edisi VI yang digelar di Pendopo Malowopati, Kamis (3/9/2026).
Mengusung tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”, forum tersebut menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Berbagai aspirasi, usulan hingga keluhan warga disampaikan dan mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati maupun Wakil Bupati.
Setidaknya terdapat sekitar 13 aspirasi dan aduan masyarakat yang dibahas dalam forum tersebut. Persoalan yang disampaikan cukup beragam, mulai dari infrastruktur, tata kota, lalu lintas, pemberdayaan ekonomi, UMKM dan PKL, pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat seperti Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) dan beasiswa.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, pola pembangunan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro diarahkan menggunakan pendekatan bottom-up, yakni menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.
«“Pembangunan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro bertumpu pada satu komitmen, yaitu berangkat dari keresahan dan keinginan masyarakat, bukan dari keinginan pejabat. Karena perencanaan berbasis keinginan masyarakat akan besar manfaatnya,” ujar Wahono.»
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi bagian penting agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan tidak salah sasaran.
Tiga Kanal Menampung Aspirasi
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menambahkan, pemerintah daerah terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai sarana.
Di antaranya melalui WhatsApp, kegiatan Medhayoh, serta forum Sapa Bupati yang mempertemukan langsung pemerintah dengan masyarakat.
Nurul menjelaskan, salah satu strategi Pemkab Bojonegoro dalam menekan angka kemiskinan dilakukan melalui upaya mengurangi beban belanja masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana menjadi salah satu instrumen yang digunakan, termasuk melalui BKKD serta program plesterisasi 5.710 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026.
“Maka dengan ini harapannya pendapatan naik karena juga adanya revitalisasi pasar, air bersih melalui SPAM terealisasi, masyarakat dan petani pendapatannya naik,” jelas Nurul.
Salah satu aspirasi datang dari Risman Edi Satria, warga Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu. Ia menyampaikan persoalan penataan kota, khususnya kawasan Bundaran Jetak dan Adipura.
Risman mengusulkan agar keberadaan taman di area bundaran dievaluasi karena dinilai mengganggu kenyamanan dan ruang gerak kendaraan, terutama truk berukuran besar.
“Cukup disisakan tugu ikoniknya saja. Karena saya melihat sendiri setelah diperbaiki rusak lagi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Wahono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kawasan tersebut berada di jalur nasional.
Menurut Wahono, pemerintah daerah mengupayakan agar ukuran bundaran dapat diperkecil sehingga lebih mendukung kelancaran lalu lintas.
Persoalan lain muncul dari Jefri Mubarok, pengamat ruang tata kota dari Kelurahan Karangpacar. Ia menyoroti rencana Jalur Lingkar Selatan (JLS), terutama dampaknya terhadap usaha masyarakat dan ratusan UMKM yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur lama.
Jefri juga mendorong agar pembangunan JLS tidak hanya dilihat sebagai proyek infrastruktur, tetapi sekaligus menjadi momentum menciptakan “mesin ekonomi” baru bagi Bojonegoro.
Menjawab hal tersebut, Bupati Wahono menyampaikan bahwa pengembangan kawasan ekonomi baru akan diarahkan di wilayah Balen–Leran–Ngujo.
“Karena pembangunan JLS ini sudah direncanakan dari periode-periode sebelumnya dan berdasar pada keresahan masyarakat,” kata Wahono.
Aspirasi berikutnya datang dari Najib, masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Asosiasi PKL dan Usaha Mikro, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
Ia berharap kebijakan penataan kota tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Penataan jangan sampai justru menghilangkan ruang usaha para PKL.
Bupati Wahono memastikan pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap ekonomi kerakyatan.
“Pasti kami lindungi dan support, khususnya PKL. Kadin juga sudah menyatakan dukungannya. Ke depan, penataan kota akan dibuat ikonik, masyarakat yang melintas merasa nyaman, dan pedagang tetap untung,” tegasnya.
Wahono mengatakan Pemkab Bojonegoro akan melakukan audiensi bersama para PKL untuk membahas tata kelola sekaligus mengakomodasi berbagai usulan dari pelaku usaha.
Di penghujung dialog, Bupati Wahono menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin membangun Bojonegoro seorang diri.
“Kita berdua, Bupati dan Wabup, tidak bisa membangun Bojonegoro tanpa adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Forum Sapa Bupati pun menjadi salah satu ruang penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan.
Aspirasi, aduan, bahkan kritik konstruktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan laporan, aspirasi maupun pengaduan kepada pemerintah.
Red.
